Mengenal Program Rumah Prabowo untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Target 3 Juta Unit per Tahun

fin.co.id - Pemerintahan Prabowo Subianto meluncurkan inisiatif besar untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia dengan target membangun tiga juta rumah setiap tahunnya.

Program yang dikenal sebagai Program Rumah Prabowo ini dirancang untuk membantu masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR), yaitu mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

Dengan visi menyediakan 15 juta rumah selama periode lima tahun, langkah ini menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Fokus dan Sasaran Utama

Program ini diarahkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan memiliki rumah layak.

Hingga Oktober 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah.

Meski angka ini baru sebagian kecil dari target tahunan, ini menunjukkan kemajuan yang nyata.

Lahan yang digunakan untuk program ini berasal dari sumber daya yang sebelumnya kurang dimanfaatkan, termasuk tanah negara, aset hasil sitaan korupsi, aset BLBI, serta HGU yang tidak diperpanjang.

Pemanfaatan sumber daya ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan.

Dukungan Anggaran dan Insentif

Pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Pada tahun 2025, Kementerian PKP mendapatkan anggaran sebesar Rp5,27 triliun dari APBN.

Selain itu, total dana Rp35 triliun dialokasikan untuk pembiayaan perumahan, dengan rincian:

1. FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan): Rp28,2 triliun untuk membangun 220.000 unit rumah.

2. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka): Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit rumah.

3. SSB (Subsidi Selisih Bunga): Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah.

4. Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat): Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.

Selain anggaran, pemerintah memberikan berbagai insentif, seperti penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan BBG (Beban Biaya Gedung), serta pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar selama enam bulan pertama.