fin.co.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membeberkan alasan utama di balik rendahnya angka imunisasi dasar lengkap pada anak di Indonesia.
Meskipun akses layanan kesehatan terus diperluas, faktor perizinan keluarga dan kekhawatiran terhadap efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) menjadi tembok penghalang terbesar yang sulit ditembus.
Indri Yogyaswari selaku Direktur Imunisasi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan mengungkapkan berdasarkan survei kesehatan tahun 2023, faktor terbesar anak tidak mendapatkan imunisasi karena pihak keluarga tidak menyetujui sebesar 47 persen.
Sementara, diposisi kedua karena takut dengan efek samping vaksin sebesar 45 persen.
Berdasarkan Survei Kesehatan 2023, ketika ditanya kenapa tidak mau imunisasi:
• 47% Keluarga tidak mengizinkan:Bisa dari ibu, ayah, atau keluarga besar. Kadang unik, ibu setuju tapi bapaknya tidak, akhirnya tidak jadi.
• 45% Takut efek samping:Takut demam, anak rewel, bengkak, dan sebagainya.
• 23% Anak sakit:Saat jadwal imunisasi, anak sedang batuk pilek.
• 12% Isu agama:Masalah halal-haram vaksin.
• 23% Lupa jadwal:Mengaku lupa atau tidak tahu jadwalnya.
• 22% Menganggap tidak penting.
• 11% Tidak punya waktu.
Tak berhenti sampai disitu saja, Indri Yogyaswari juga mengungkapkan faktor hoaks yang bertebaran dari media sosial juga turut andil memberikan halangan bagi anak untuk mendapatkan vaksin dan imunisasi.
"Selanjutnya, Indonesia sebenarnya sudah sangat melek internet. Dari data 2024, 229 juta penduduk sudah punya koneksi internet, bahkan sampai ke pelosok. Akses informasi kesehatan tercatat24% dari Media Sosial dan 15% dari berita/informasi," ujar Indri.
Menyadari bahwa masalah utama ada pada izin keluarga, Kemenkes mulai menggencarkan edukasi melalui tokoh agama dan ketua lingkungan (RT/RW).
