Kena PPN 11 Persen di Indonesia, 5 Negara Ini Justru Gratiskan Pembalut Wanita

fin.co.id - Di Indonesia, pembalut wanita masih menjadi kebutuhan rutin yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan skema penghitungan umum untuk barang nonmewah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, tarif pajak efektif yang berlaku mencapai 11%.

Bagi perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas, pengeluaran rutin tersebut bisa menjadi beban tersendiri. Situasi inilah yang dikenal sebagai period poverty atau kemiskinan menstruasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sejumlah negara mulai menghadirkan program penyediaan produk menstruasi gratis. Kebijakan ini bertujuan memastikan perempuan, khususnya pelajar, tetap bisa memenuhi kebutuhan menstruasi tanpa terkendala biaya.

Berikut lima negara yang sudah menjalankan inisiatif penyediaan produk menstruasi gratis.

1. Skotlandia

Skotlandia menjadi salah satu pelopor kebijakan produk menstruasi gratis. Pada November 2020, parlemen menyetujui undang-undang yang kemudian tertuang dalam Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021. Aturan ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2022 dan mewajibkan pemerintah daerah serta penyelenggara pendidikan menyediakan produk menstruasi gratis bagi siapa pun yang membutuhkan.

Masyarakat bisa memperoleh pembalut dan produk menstruasi lainnya melalui sekolah, pusat komunitas, klub pemuda, hingga apotek yang berpartisipasi. Pemerintah juga memastikan produk mudah diakses, tersedia saat dibutuhkan, serta menawarkan beragam pilihan tanpa mengabaikan martabat penerimanya.

2. Australia

Australia mulai mendorong penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah pada 2018. Victoria menjadi negara bagian pertama yang menerapkan program tersebut secara luas pada 2020. Pemerintah menyediakan pembalut dan tampon gratis bagi siswa sekolah negeri agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sanitasi tanpa terbebani biaya.

New South Wales kemudian mengikuti langkah tersebut dengan meluncurkan program percontohan pada Maret 2021. Uji coba ini bertujuan menemukan metode paling efektif untuk mendistribusikan produk menstruasi gratis di sekolah sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif.

3. Selandia Baru

Selandia Baru meluncurkan program produk menstruasi gratis di sekolah setelah Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkannya pada Februari 2021. Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah menjalankan program percontohan di wilayah Waikato, dengan menyediakan pembalut dan tampon gratis bagi siswa di sekolah yang membutuhkan.

Pemerintah kemudian memperluas program tersebut secara nasional pada 2021. Langkah ini bertujuan mengurangi beban biaya menstruasi sekaligus mencegah pelajar kehilangan waktu belajar karena kesulitan mendapatkan produk sanitasi.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat mengembangkan kebijakan pembalut dan tampon gratis melalui peraturan di tingkat negara bagian maupun pemerintah lokal. New York City menjadi salah satu pelopor dengan mengesahkan aturan penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah negeri pada 2016, sebelum kebijakan tersebut meluas ke tingkat negara bagian pada 2018.