fin.co.id - Pelaku usaha travel menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, yang melarang sekolah di wilayahnya untuk melakukan study tour.
Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Jawa Barat, Joseph Sugeng Irianto mengatakan, banyak oknum guru yang ambil untung dari ajang study tour.
"Banyak (Oknum Guru), kan kadang kadang praktek di lapangan. Kalau salah satu travel agent ingin mendapatkan project dari sekolah tertentu, dia harus berani jual rugi dulu dengan harga termurah," ungkap Joseph Sugeng kepada fin.co.id, Jumat 21 Februari 2025.
Menurutnya banyak anggaran pribadi guru yang dibebankan kepada travel agent, sehingga harga yang diberikan ke orang tua siswa menjadi sangat tinggi.
"Misalkan dari Bandung ke Jogja, travel agent pasti akan menghitung secara wajar. Dengan mengambil profit, nah profit wajar berapa persen namanya perusahaan," jelasnya.
"Akan tetapi harus ditambahkan dengan beban beban yang diinginkan oleh oknum, pertama untuk si X misalkan yang mendapatkan project harus mendapatkan keuntungan," sambungnya.
Pembagian keuntungan tersebut bahkan dilakukan secara masif dan terstruktur, sehingga seluruh jajaran guru di sekolah menerima keuntungan dari study tour.
Baca Juga
"Si oknum guru tertentu harus sekian persen, kepala sekolah sekian persen. presentasi itu kita buka bukaan itu ada harus, atau dana kesejahteraan lain lain harus ada di sisihkan," kata Joseph Sugeng kepada fin.co.id.
Bahkan beberapa jajaran yang tidak ada kepentingan dengan Study Tour dibawa oleh pihak sekolah, untuk ajang liburan gratis dari biaya yang dibebankan kepada orang tua.
"Kemudian oknum oknum tertentu dijadikan ajang wisata secara gratis, memberangkatkan pegawai sekolah, yang sebetulnya tidak secara langsung ada dalam proses study tour itu," tuturnya.
Dirinya menyatakan, seharusnya bukan study tour yang dilarang, namun praktik oknum guru yang mengambil keuntungan pribadi harus menjadi sorotan.
"Mungkin kang Dedi menyoroti karena menemukan ada guru yang berpraktik sebagai travel agent, setuju saya itu dia melakukan pelarangan itu. Tapi kalau pelarangan kegiatan study tour yang di tangani travel agent, saya tidak setuju," terangnya.
Pihaknya mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dapat duduk bersama dengan sektor pendidikan dan asosiasi travel terkait, guna membahas larangan Study Tour.
