fin.co.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, mengambil kebijakan tegas dengan melarang adanya study tour sekolah di wilayahnya.
Adanya kebijakan tersebut mendapat sorotan dari sejumlah asosiasi yang bergerak di sektor bisnis pariwisata, serta sejumlah pelaku perjalanan wisata.
Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Jawa Barat, Joseph Sugeng Irianto membenarkan adanya oknum guru yang memanfaatkan adanya study tour.
"Memang ada oknum (Guru) tertentu yang menyelenggarakan sendiri, dia tanpa pengalaman perhitungan yang memimpuni, tapi berdasarkan pernah dari tahun ke tahun dia ikut menyelenggarakan dan sudah bisa menghitung sendiri," ungkap Joseph Sugeng kepada fin.co.id, Jumat 21 Februari 2025.
Dengan dasar kerap mengikuti penghitungan paket untuk study tour, sejumlah guru berani untuk mengajukan anggaran yang menguntungkan pihaknya.
"Karena keseringan guru sudah bisa ngitung, tapi berlindung kepada travel agent. Jadi kadang kadang travel agent dijatah 'Sok berani gak segini' sudah dijatah, misalkan Bandung ke Jogja 'mau gak harga segini Rp 500 ribu' kan travel agent akan menghitung," jelasnya.
Dari anggaran dasar yang sudah diberikan oleh travel agent, oknum guru umumnya meminta untuk membuatkan penawaran yang lebih tinggi untuk dijual ke orang tua siswa.
Baca Juga
"Oh oke ada untung sekian, oke deal tapi nanti tolong dibuatkan brosur cuman harganya jadi Rp 1 Juta gitu di bawah tangan kan janji Rp 500 ribu, tapi yang dijual jadi Rp 750 atau Rp 800 nah sisanya itu buat oknum, praktek yang terjadi itu," kata Joseph Sugeng kepada fin.co.id.
Hal itulah yang membuat harga study tour menjadi mahal, bahkan memberatkan orang tua yang akan melakukan pembayaran untuk anaknya berwisata bersama sekolah.
"Banyak, kan kadang kadang praktek di lapangan kalau salah satu travel agent ingin mendapatkan project dari sekolah tertentu, dia harus berani jual rugi dulu dengan harga termurah," ucapnya.
Seharusnya bukan study tour yang dilarang untuk dilaksanakan, namun praktik oknum guru yang mengambil keuntungan pribadi harus menjadi sorotan.
"Mungkin kang Dedi menyoroti karena menemukan ada guru yang berpraktik sebagai travel agent, setuju saya itu dia melakukan pelarangan itu. Tapi kalau pelarangan kegiatan study tour yang di tangani travel agent, saya tidak setuju," terangnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menerapkan pelarangan aktivitas study tour bagi seluruh sekolah di wilayahnya.
Bahkan Dedi Mulyadi mengaku akan membuat regulasi pelarangan study tour secara resmi, pasca dirinya dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
Astindo berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dapat duduk bersama dengan sektor pendidikan dan asosiasi travel, guna membahas penerapan larangan Study Tour.
